Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (19/10/2026). Kedatangannya bertujuan menuntut penyelesaian dua persoalan sengketa lahan.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram GRIB Jaya pada Selasa (20/10), Hercules menyebut pihaknya ingin meminta pertanggungjawaban Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid terkait persoalan tersebut. Ia juga menyinggung pemanggilan Nusron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sehingga hari ini kehadiran kami di sini untuk menagih Menteri ATR, saudara Nusron Wahid, yang sekarang ini sedang dipanggil-panggil KPK, lari ke mana, tidak tahu,” kata Hercules.
Hercules mengatakan kedatangannya diterima oleh perwakilan Kementerian ATR/BPN. Ia menyampaikan dua tuntutan, yakni pembatalan hak atas lahan Arjuna Bowling di Jakarta Barat serta pengembalian status kepemilikan lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon.
Untuk kasus Arjuna Bowling, Hercules meminta agar hak atas lahan tersebut dibatalkan. Sementara dalam perkara lahan 65 hektare, ia meminta perubahan status yang disebutnya berasal dari Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dikembalikan ke status semula.
“Minta untuk ada HD Arjuna Bowling Jakarta Barat minta dibatalkan, terus yang kedua minta juga Summarecon yang HGB 12 HGB dari hak milik dari hak milik dirubah menjadi HGB, minta untuk dikembalikan ke haknya sebagai sertifikat hak milik seluas 65 hektar milik ahli waris PT Summarecon,” ujarnya.
Hercules mengeklaim GRIB Jaya memiliki dokumen legalitas dan bukti yang mendasari tuntutan tersebut.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Hercules Dikerahkan untuk Tangani Karhutla, Ini Langkah Barunya
Ia menilai dokumen yang dimiliki pihaknya selama ini tidak mendapat perhatian dari para pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Ia juga melontarkan kritik terhadap pelayanan kementerian. Menurut Hercules, masyarakat yang datang membawa dokumen legalitas justru kerap tidak memperoleh pelayanan yang semestinya.
Sebaliknya, ia menuding pihak yang membawa uang hasil kejahatan mendapat perlakuan istimewa di lingkungan kementerian.
“Tapi kalau datang membawa uang haram, pakai tas-tas, di sini kasih karpet merah. Kalau masyarakat datang dengan membawa legalitas yang sebenarnya dia punya, tidak pernah dilayani dengan baik,” ucapnya.
Hercules mengatakan dirinya turun langsung ke kantor ATR/BPN karena menilai persoalan tersebut sudah jelas dan perlu segera ditangani.
Ia mengklaim langkah itu juga dilakukan untuk menyuarakan keluhan masyarakat yang merasa tidak mendapat pelayanan yang layak.