Global Research on Economics, Advanced Technology and Politics (GREAT) Institute menilai Indonesia membutuhkan negosiator ulung untuk menghadapi Morgan Stanley Capital International (MSCI), menyusul ancaman perubahan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute Adhamaski Pangeran menilai pemerintah tidak cukup hanya memenuhi daftar reformasi yang diminta penyedia indeks global tersebut. Indonesia perlu memahami kepentingan investor global dan akar persoalan yang membuat berbagai pembenahan pasar modal belum meyakinkan MSCI.
Menurut Adhamaski, Indonesia patut mengapresiasi dorongan MSCI terhadap pembenahan struktural pasar modal, terutama transparansi kepemilikan saham dan tata kelola perdagangan. Namun, pemerintah juga perlu mengevaluasi strategi negosiasi agar reformasi yang telah diumumkan dapat menjawab persoalan mendasar yang menjadi perhatian investor.
“Reformasi memang harus terus berjalan. Kita harus mengakui bahwa pasar modal Indonesia memiliki persoalan struktural yang telah lama mengakar dan perlu dibenahi, sehingga dorongan MSCI menjadi momentum untuk memperbaikinya,” ujar Adhamaski dalam keterangan GREAT Institute, Minggu (18/10/2026).
Dalam waktu relatif singkat, otoritas Indonesia telah mengumumkan sejumlah langkah pembenahan. Langkah tersebut meliputi keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih terperinci, pelaporan High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan menuju persyaratan minimum free floatsebesar 15%.
MSCI turut mengakui sejumlah langkah tersebut dalam rilisnya pada 15 Oktober 2026. Namun, penyedia indeks global itu tetap membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
MSCI menilai kemajuan yang diumumkan belum menunjukkan dampak yang konsisten dan material dalam menjawab persoalan transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta efektivitas penegakan aturan.
Kondisi tersebut, menurut Adhamaski, perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Pasalnya, pengumuman reformasi belum otomatis menghilangkan kekhawatiran investor terhadap kualitas tata kelola pasar modal Indonesia.
“Akan tetapi ketika berbagai langkah sudah dilakukan dan diakui, sementara status pasar justru terancam turun, kita tidak boleh hanya sibuk memenuhi checklist. Kita harus memahami mengapa reformasi tersebut belum cukup meyakinkan investor,” ujarnya.
Adhamaski menilai persoalan yang dihadapi Indonesia dalam konteks evaluasi MSCI berkaitan dengan tata kelola pasar saham. Ia meyakini persoalan tersebut bukan terkait kebijakan fiskal, program prioritas pemerintah, maupun dampak El Nino.
Indonesia Jangan Sekadar Penuhi Permintaan MSCI
GREAT Institute menilai pemerintah perlu memperkuat kapasitas negosiasi agar dapat memahami kepentingan di balik tuntutan MSCI, bukan sekadar menyanggupi setiap permintaan.
Menurut Adhamaski, negosiator Indonesia harus mampu membaca kepentingan para pihak, memahami ekspektasi investor global yang terafiliasi dengan MSCI, serta mengidentifikasi persoalan yang benar-benar perlu diselesaikan.
“Pemerintah membutuhkan negosiator ulung yang mampu membaca kepentingan para pihak, memahami keinginan investor global yang terafiliasi dengan MSCI, dan mengidentifikasi persoalan yang sesungguhnya perlu diselesaikan,” kata Adhamaski.
Ia menambahkan, pemahaman terhadap tuntutan MSCI tidak boleh berhenti pada pernyataan yang disampaikan secara terbuka. Pemerintah juga perlu menggali ekspektasi investor secara langsung untuk memastikan reformasi yang dijalankan tepat sasaran.
“Dalam negosiasi dengan MSCI ini, yang penting bukan hanya memahami apa yang disampaikan secara tersurat, tetapi juga mampu membaca makna tersirat di balik tuntutan tersebut,” ujarnya.
Baca Juga: Usai Bertemu MSCI, BEI Siapkan Dua Langkah Baru untuk Benahi Pasar Modal
Baca Juga: Prabowo Panggil KSSK ke Istana di Tengah IHSG Anjlok, Bahas MSCI?
GREAT Institute menegaskan bahwa penguatan kapasitas negosiasi perlu menjadi bagian dari strategi Indonesia dalam merespons evaluasi MSCI. Pemerintah perlu memadukan pembenahan struktural pasar modal dengan dialog yang mampu mengidentifikasi akar persoalan dan ekspektasi investor.
Dengan demikian, upaya mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market tidak hanya bertumpu pada pemenuhan daftar reformasi, tetapi juga pada kemampuan otoritas menjelaskan efektivitas pembenahan dan meyakinkan investor terhadap integritas pasar modal domestik.