Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah membatalkan rencana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Politikus PDI Perjuangan itu menilai kebijakan tersebut tidak memberikan nilai tambah dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi para pegawai negeri.
Deddy menyoroti tambahan biaya dan waktu yang harus ditanggung ASN jika mekanisme penggajian dialihkan dari perbankan ke koperasi desa. Menurut dia, sistem yang selama ini memungkinkan pegawai mengambil gaji melalui ATM di berbagai lokasi berisiko menjadi lebih rumit.
“Dengan menyalurkan gaji melalui Kopdes maka akan terjadi inefisiensi karena timbulnya biaya-biaya baru yang pada akhirnya akan menjadi beban para ASN. Gaji yang tadinya bisa diambil di mana saja melalui ATM sekarang harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengambil ke Kopdes,” ujar Deddy, Sabtu (17/10/2026).
Selain persoalan biaya, Deddy mengidentifikasi sejumlah risiko lain, mulai dari kemungkinan tercampurnya rekening operasional koperasi dengan dana untuk pembayaran gaji ASN hingga kebutuhan anggaran besar untuk memodernisasi sistem akuntansi digital di ribuan unit KDKMP.
Ia juga mempertanyakan kesiapan sistem keamanan dan pengawasan keuangan koperasi. Menurut Deddy, sistem tersebut dinilai belum setara dengan perbankan nasional sehingga berpotensi membuka celah penyalahgunaan maupun penggelapan dana.
Karena itu, Deddy meminta pemerintah mempertahankan penyaluran gaji ASN melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ia menilai kedua jalur perbankan tersebut memiliki rekam jejak keamanan yang lebih teruji untuk menangani penggajian pegawai negeri.
Baca Juga: Loyalis Jokowi Sebut Wacana Gaji ASN Lewat Kopdes Merah Putih Sebagai Cara yang Bodoh!
“Berharap agar pemerintah membatalkan usulan penyaluran gaji ASN melalui Kopdes karena tidak menghasilkan nilai tambah. Yang akan terjadi justru potensi kekacauan yang akan jadi beban banyak orang,” tegas politikus PDIP itu.
Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan rencana penyaluran gaji ASN melalui KDKMP tetap berjalan. Kementerian Koperasi juga dilaporkan telah mengajukan anggaran khusus kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung perluasan layanan keuangan koperasi desa dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.