KORAN MANDALA – Pelibatan 25.000 mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Jawa Barat dinilai perlu diikuti pembenahan sistem pengangkutan. Pasalnya, pemilahan sampah yang telah dilakukan masyarakat berpotensi sia-sia jika sampah basah dan kering kembali tercampur saat diangkut.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai persoalan sampah tidak cukup diselesaikan melalui edukasi. Menurutnya, masyarakat sudah berulang kali mendapatkan sosialisasi mengenai pemilahan sampah, sehingga langkah konkret di tingkat pengangkutan perlu menjadi perhatian.
“Edukasi kepada masyarakat sudah dilakukan dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya. Masyarakat juga terus diberi pemahaman mengenai persoalan sampah.” ujar Maulana Minggu (18/10/2026)
Ia menyoroti kondisi ketika masyarakat telah memilah sampah berdasarkan jenisnya, tetapi sampah tersebut kembali disatukan oleh petugas pengangkut. Akibatnya, sampah yang semula masih dapat diolah justru kehilangan potensinya karena tercampur dengan sampah basah.
“Permasalahannya, ketika masyarakat sudah memilah sampah, petugas pengangkut justru mencampurkannya kembali di gerobak. Akibatnya, sampah yang semula bisa diolah, seperti kertas dan plastik, menjadi sulit dikelola karena tercampur dengan sampah dapur atau sampah basah.” katanya.
Maulana menegaskan, persoalan yang perlu dibenahi bukan hanya pengetahuan masyarakat, melainkan pelaksanaan pemilahan sampah pada tahap pengangkutan.
“Jadi bagi saya, pengetahuan itu udah berlalu, gitu. Masyarakat sudah paham itu, gitu. Yang belum itu adalah eksekusi pemilahan sampah di tingkat tengah. Siapa itu? Para pengangkut,” ucapnya.
Menurutnya, pembenahan sistem harus didukung sarana pengangkutan yang memungkinkan sampah tetap terpisah. Ia mencontohkan penggunaan gerobak khusus untuk sampah basah dan kering atau gerobak dengan sekat yang memisahkan kedua jenis sampah tersebut.
“Contohnya, belum ada gerobak pengangkut yang secara khusus memisahkan sampah kering dan sampah basah. Kalaupun menggunakan satu gerobak, belum ada pemisahan yang jelas, misalnya bagian kanan untuk sampah basah dan bagian kiri untuk sampah kering.”tuturnya
Maulana juga mengkritik kebijakan penanganan sampah yang dinilainya terlalu banyak berorientasi pada kegiatan simbolis tanpa diikuti pembenahan teknis di lapangan.
“Jadi menurut saya, kebijakan-kebijakan yang sifatnya gimmick ini sudah terlalu banyak di Jawa Barat, gitu. Ini sudah waktunya eksekusi yang berhubungan dengan sistem, pelaku, terus kemudian alat, gitu ya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan Pemprov Jabar telah berkonsolidasi dengan perguruan tinggi untuk memperkuat penanganan sampah dari hulu.
Sebanyak 25.000 mahasiswa direncanakan turun ke lapangan selama tiga bulan mulai Oktober 2026. Mereka akan mengedukasi dan mendampingi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan konversi kegiatan menjadi 10 satuan kredit semester (SKS).
Para mahasiswa juga akan dibekali modul dan perangkat digital sebagai panduan pelaksanaan. Program tersebut merupakan pengembangan dari uji coba di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, yang melibatkan sekitar 500 mahasiswa selama tiga bulan.
Pemprov Jabar menargetkan pengurangan sampah dari sumbernya mencapai 20 persen. Dari sekitar 5.000 ton sampah yang dihasilkan Bandung Raya setiap hari, pengurangan tersebut diproyeksikan mencapai 1.000 ton sebelum sampah masuk ke TPA Sarimukti.
“Targetnya adalah mengurangi sampah dari sumbernya hingga 20 persen. Jika target tersebut tercapai, dari sekitar 5.000 ton sampah yang dihasilkan Bandung Raya setiap hari, sekitar 1.000 ton dapat ditekan sebelum mencapai TPA Sarimukti,” tutur Herman di Gedung DPRD Jabar.