Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menantang kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membawa polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke forum Hak Angket DPR RI.
Menurut Ray, mekanisme parlemen merupakan jalur paling tepat dan terbuka untuk menguji kebenaran sekaligus memulihkan nama baik keluarga Jokowi jika dokumen tersebut terbukti sah.
Ray menilai pihak Jokowi seharusnya mendesak penggunaan instrumen konstitusional tersebut, alih-alih merespons desakan publik dengan perdebatan serta aksi saling tuding di ruang publik.
“Nah itulah sebetulnya yang justru harus dilakukan segera oleh Pak Jokowi, yaitu mendorong supaya DPR mengajukan hak angket. Dengan begitu, Pak Jokowi dapat menunjukkan kebenaran ijazah yang dipegang oleh Gibran,” ujar Ray, Sabtu (17/10/2026).
Merespons tuduhan Jokowi yang menyebut isu ijazah Gibran sebagai “operasi politik” yang ditunggangi “penumpang gelap”, Ray menganggap wacana tersebut memperlihatkan adanya kekhawatiran di lingkaran mantan presiden terkait makin meluasnya dukungan Hak Angket.
“Kedua, ini saya kira menunjukkan bahwa ada kepanikan di lingkungan Pak Jokowi terkait dengan perkembangan ijazah ini, khususnya dorongan supaya dilakukan hak angket yang hari demi hari makin membesar. Seperti biasa, kala Pak Jokowi kehabisan argumen, nah beliau akan sampaikan pernyataan seperti ini,” tegasnya.
Ray membantah tegas klaim bahwa gerakan yang menuntut pengujian dokumen pendaftaran Gibran di Pilpres 2024 dikendalikan oleh pihak tak bertanggung jawab. Ia menegaskan kelompok masyarakat sipil yang mendorong penggunaan Hak Angket DPR memiliki identitas dan rekam jejak yang jelas.
Menurutnya, forum Hak Angket DPR menjadi satu-satunya pembuktian yang adil bagi kedua belah pihak agar tuduhan tidak terus menggantung di ruang publik.