Ada dugaan motif tersembunyi di balik gelombang perlawanan yang mendesak anggota dewan untuk segera mengeksekusi wacana pemakzulan (impeachment) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu elite dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Bestari Barus menyebut polemik ijazah yang terus direproduksi di ruang publik diyakini sebagai senjata politik murahan yang sengaja diproduksi oleh pihak-pihak yang gagal move on dari kekalahan pemilu.
Baca Juga: Survei SMRC: Dedi Mulyadi Tembus Papan Atas, Kualitas Kepemimpinan Prabowo Malah Nomor 27!
Ia secara tegas menuding bahwa orkestrasi desakan hak angket yang belakangan ini digaungkan oleh kelompok masyarakat sipil memiliki satu tujuan utama: menciptakan jurang pemisah antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Bestari melabeli para aktor intelektual di balik gerakan ini sebagai sosok-sosok yang mengalami sindrom mabuk kekuasaan. Menurutnya, pihak-pihak ini menyadari bahwa koalisi saat ini terlalu kuat untuk dilawan dari luar, sehingga mereka mencoba merobohkannya dari dalam melalui taktik adu domba dan pembunuhan karakter administratif.
“Lambat laun akan terungkap. Tentu orang besar di belakang ini adalah mereka yang mabuk kekuasaan, yang ingin memecah belah antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran,” kata Bestari dikutip, Sabtu (17/10/2026).
Sebagai partai yang sejak awal pasang badan untuk memenangkan pasangan nomor urut dua tersebut, pihaknya menegaskan komitmennya untuk menjaga barisan. Bestari memastikan bahwa segala bentuk manuver, tekanan, dan framing media yang menargetkan sang wapres tidak akan mampu menggoyahkan soliditas kabinet maupun partai-partai pendukung.
“Sebagai pendukung awal pasangan Pak Prabowo-Gibran, kami melihat dan menduga hal seperti itu (ada upaya memecah belah). Dan koalisi Prabowo-Gibran akan terus solid menyelesaikan amanah dari apa yang disampaikan dalam kampanye lalu,” tegasnya.
Bestari juga tidak menampik bahwa isu ini memang dikemas sedemikian rupa agar terlihat seperti perjuangan penegakan hukum. Namun, ia memastikan bahwa aroma intervensi politik jauh lebih menyengat dibandingkan dengan semangat konstitusionalisme itu sendiri.
“Kan tujuannya pasti tujuan politik tertentu. Sangat kental aroma politisnya. Saya kira kami sangat berkeyakinan ini gerakan politik yang tentu ada orang-orang besar di belakang itu. Kami sangat menduga ini gerakan politis dan ada orang-orang hebat di belakangnya,” tuturnya.
Polemik yang menjadi amunisi kelompok lawan ini bersumber dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Baca Juga: Cekcok Panas di Ciamis: Dedi Mulyadi Semprot Warga, Tegaskan Jalan Rusak Tanggung Jawab Bupati
Dalam sidang, publik menyoroti status Certificate of Attendance yang dilampirkan oleh Gibran. Dokumen tersebut dikonfirmasi oleh pengadilan hanya sebagai tanda kehadiran dalam proses belajar mengajar di luar negeri, bukan merupakan representasi akademis setara ijazah SMA.