Dorongan sejumlah kader PDI Perjuangan (PDIP) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Pengamat politik Nurul Fatta menilai sikap tersebut tidak bisa dilepaskan dari posisi PDIP di luar koalisi pemerintahan serta hubungan partai dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Nurul, suara yang muncul dari sejumlah kader menunjukkan adanya dorongan agar putusan MK tersebut tidak berhenti menjadi perdebatan. Ia mencontohkan Dedy Sitorus yang mendorong tindak lanjut putusan dan Komarudin Watubun yang disebut meminta Gibran mundur dari jabatannya.
“PDIP posisinya yang jelas dari luar pagar, menekan keras terus-menerus. Sebagai partai non-koalisi, kader-kadernya mendorong tindak lanjut putusan MK, seperti Dedy Sitorus. Pak Komarudin bahkan meminta Gibran mundur dari jabatannya,” kata Nurul Fatta, dikutip dari RMOL, Jumat (16/10/2026).
Nurul melihat posisi PDIP di luar koalisi pemerintah menjadi salah satu konteks untuk memahami sikap partai terhadap isu tersebut. Namun, ia juga menyoroti faktor lain yang dinilainya turut memengaruhi dinamika politik antara PDIP dan keluarga Jokowi.
Nurul menilai hubungan PDIP dengan Jokowi mengalami keretakan yang mendalam. Menurutnya, kondisi itu ikut menjadi latar belakang untuk membaca sikap sejumlah kader partai yang terus menyuarakan tindak lanjut putusan MK terkait Gibran.
“Kita tahu, PDIP punya luka yang dalam sama Pak Jokowi, yang hampir susah disembuhkan. Makanya wajar sikapnya sangat bergairah sekali untuk menindaklanjuti putusan MK,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Nurul terhadap dinamika hubungan politik PDIP dan Jokowi. Ia mengaitkan keretakan hubungan itu dengan sikap partai yang dinilainya konsisten mendorong tindak lanjut putusan MK.
Meski demikian, penilaian pengamat tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa hubungan PDIP dengan Jokowi menjadi satu-satunya alasan di balik sikap para kader. Untuk memastikan arah kebijakan partai, pernyataan resmi dan keputusan pimpinan PDIP tetap menjadi rujukan penting.
Baca Juga: Klaim Dirinya dan Gibran Jadi Sasaran Operasi Politik, Jokowi Sudah Kantongi Dalangnya?
Di tengah suara sejumlah kader, Nurul menilai langkah lanjutan PDIP masih bergantung pada keputusan pimpinan partai. Ia menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tokoh yang dinantikan sikapnya.
“Meskipun semua masih menunggu perintah petinggi-petinggi partainya, seperti Puan dan Hasto,” tandasnya.
Pernyataan itu memperlihatkan perbedaan antara dorongan yang disampaikan kader secara terbuka dan keputusan resmi partai. Sejauh informasi dalam pernyataan Nurul, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai langkah kelembagaan PDIP yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti putusan tersebut.
Di sisi lain, polemik syarat pendidikan Gibran perlu dibaca dengan membedakan desakan politik dari konsekuensi hukum. Sikap kader yang mendorong tindak lanjut putusan MK tidak dengan sendirinya berarti jabatan Gibran gugur atau ia wajib mengundurkan diri. Hal itu perlu merujuk pada isi putusan MK yang relevan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dinamika ini mempertemukan dua persoalan yang saling bersinggungan: dorongan politik untuk menindaklanjuti putusan MK dan hubungan PDIP dengan Jokowi yang dinilai memburuk oleh Nurul. Sementara arah resmi partai masih dinantikan, pernyataan para kader dan keputusan pimpinan PDIP akan menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana isu tersebut berlanjut.