Pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja. Di tengah perubahan teknologi yang membuat industri semakin efisien, pemerintah juga menghadapi persoalan lain: banyaknya kebutuhan tenaga kerja di luar negeri yang belum bisa dipenuhi pekerja Indonesia.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja tidak lagi sebesar sebelumnya. Jika dahulu pertumbuhan ekonomi 1% dapat menyerap sekitar 400.000 pekerja, saat ini penyerapan hampir 300.000 orang untuk tingkat pertumbuhan yang sama sudah tergolong baik.
“Kalau dulu per 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja, hari ini hampir bisa 300.000 itu sudah cukup bagus,” kata Sarmuji di Balai Diklat Industri, Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026).
Perubahan tersebut berkaitan dengan perkembangan proses produksi di sektor industri. Pemanfaatan teknologi membuat sejumlah kegiatan yang sebelumnya mengandalkan banyak tenaga manusia kini dapat dilakukan dengan kebutuhan pekerja yang lebih sedikit.
Baca Juga: Menperin Kejar Produsen Rokok Ilegal, Penindakan Saja Tak Cukup
Menurut Sarmuji, industri pengolahan di Indonesia telah menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja. Namun, besarnya kontribusi industri terhadap perekonomian tidak otomatis menjamin pertambahan lapangan kerja dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya.
“Yang dulu sangat padat karya, sekarang sudah memasukkan teknologi yang sangat mungkin untuk penyerapan tenaga kerjanya menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.
Situasi ini menjadi tantangan bagi Indonesia yang memiliki banyak penduduk usia produktif. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Sarmuji menilai salah satu peluangnya adalah memanfaatkan kebutuhan tenaga kerja di negara lain. Sejumlah negara menghadapi stagnasi hingga penurunan jumlah penduduk, sehingga membutuhkan pekerja untuk mengisi berbagai posisi.
“Salah satu solusinya adalah kita bisa mengirimkan tenaga kerja kita yang terampil untuk mengisi pos-pos yang sebenarnya dibutuhkan bagi negara lain,” kata dia.
Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan Indonesia. Persoalannya bukan semata-mata ketersediaan lowongan, melainkan kecocokan antara keterampilan pekerja dan persyaratan yang ditetapkan pemberi kerja.
75% Lowongan Kerja Luar Negeri Belum Terisi
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengungkapkan, terdapat sekitar 291.000 lowongan kerja luar negeri yang telah terverifikasi untuk 2026. Dari jumlah tersebut, pekerja Indonesia baru mengisi sekitar 25%.
Data tersebut berasal dari job order, yakni permintaan tenaga kerja yang telah diverifikasi perwakilan Indonesia di negara penempatan.
“Dari 291.000 sekian itu, kita baru mengisi kurang lebih 25%. Masih ada 75% lagi yang belum kita bisa isi,” ujar Mukhtarudin dalam agenda pembaruan kerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Kamis (15/10/2026).
Menurut Mukhtarudin, kesenjangan kompetensi menjadi salah satu penyebab belum terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kualifikasi yang dihasilkan lembaga pendidikan di Indonesia masih perlu disesuaikan dengan standar dan kebutuhan pasar kerja global.
Karena itu, pemerintah mengubah pendekatan penyiapan pekerja migran. Pelatihan tidak lagi hanya berangkat dari program pendidikan yang tersedia, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan perusahaan di negara tujuan.
“Jadi oleh karena itu maka metodologi yang kita pakai juga adalah mulai dari ada demand dulu kemudian kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita latih seperti apa,” katanya.
Pemerintah menerapkan pendekatan tersebut melalui program SMK Go Global yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Kementerian Perindustrian menjadi salah satu mitra untuk menyiapkan calon pekerja di bidang manufaktur, teknologi informasi, dan keterampilan lain yang sesuai dengan kapasitas lembaga pelatihannya.
Kerja sama yang sebelumnya lebih berfokus pada sektor manufaktur juga diperluas agar dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan lain milik Kementerian Perindustrian, termasuk politeknik, akademi komunitas, dan sekolah menengah kejuruan.
Adapun pelatihan bidang perhotelan, kesehatan, serta kelautan dan perikanan dilakukan dengan melibatkan kementerian terkait.
Mukhtarudin mengatakan, kapasitas Balai Diklat Industri saat ini mencapai sekitar 11.000 peserta per tahun. Kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan jumlah calon pekerja migran yang memiliki keterampilan sesuai permintaan pasar internasional.
Pemerintah Targetkan 500 Ribu Pekerja hingga 2029
Pemerintah menargetkan penyiapan pekerja migran melalui program SMK Go Global mencapai 500.000 orang secara kumulatif selama 2026-2029.
Pada 2026, target program ditetapkan sebanyak 40.000 orang. Pelaksanaannya baru dimulai pada awal September karena menggunakan anggaran belanja tambahan, sehingga waktu persiapan tahun ini relatif terbatas.
Pemerintah kemudian menargetkan 140.000 orang pada 2027, meningkat menjadi 180.000 orang pada 2028, dan sebanyak 140.000 orang pada 2029.
Menurut Mukhtarudin, kebutuhan pekerja Indonesia tersebar di sejumlah sektor, mulai dari perhotelan, kesehatan, manufaktur, konstruksi, hingga transportasi. Negara tujuan yang disebut antara lain Jepang, Korea Selatan, Jerman, Turki, dan negara-negara Eropa Timur.
Baca Juga: Apindo Bongkar Tantangan Tenaga Kerja RI, 38% Masih Lulusan SD
Baca Juga: Jawa Barat Jadi Episentrum PHK, 10.880 Tenaga Kerja Terdampak
Ia mencontohkan, permintaan tenaga pengelas atau welder di Korea Selatan menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan pekerja Indonesia apabila memiliki kompetensi yang sesuai.
Program ini juga dirancang dengan dukungan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah turut menyiapkan skema kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendukung biaya penempatan pekerja migran.
Bagi pemerintah, peningkatan keterampilan dan perlindungan pekerja harus berjalan beriringan. Penyiapan tenaga kerja dilakukan sejak sebelum keberangkatan, sementara pendampingan dan pemantauan tetap dibutuhkan selama pekerja menjalankan kontrak di negara tujuan.
Dengan demikian, besarnya kebutuhan tenaga kerja internasional dapat menjadi salah satu jalur untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Namun, pemanfaatan peluang tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah dan lembaga pendidikan dalam menyiapkan pekerja sesuai kebutuhan pasar global.