Sejumlah pakar hubungan internasional menyoroti faktor pemicu serangan kelompok Houthi ke Riyadh, Arab Saudi, serta mendorong Indonesia mengambil peran diplomatik untuk mencegah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Pakar Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menjelaskan bahwa konflik internal Yaman dan keterlibatan Arab Saudi dalam mendukung pemerintahan Yaman menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi permusuhan tersebut.
Menurut Rezasyah, Houthi memandang Arab Saudi sebagai pihak yang mencampuri urusan dalam negeri Yaman. Kelompok tersebut juga menentang serangan koalisi yang dipimpin Saudi bersama sejumlah negara Teluk terhadap wilayah yang dikuasai Houthi.
Rezasyah mengatakan, Houthi menilai dukungan Saudi terhadap perubahan politik pada 2011 yang menggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh, serta dukungan terhadap pemerintahan Presiden Mansour Hadi, turut memperburuk situasi politik dan ekonomi Yaman.
Kelompok Houthi juga memandang pemerintahan Mansour Hadi tidak mampu mengatasi persoalan pengangguran dan ketimpangan ekonomi di negara tersebut.
Rezasyah menambahkan, konflik berkepanjangan di Yaman belum diimbangi dengan pembangunan sipil yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan dan penyediaan fasilitas umum.
Baca Juga: Serangan Houthi Berulang di Riyadh, Jemaah Umrah RI Diminta Waspada
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai serangan Houthi juga berkaitan dengan persepsi kelompok tersebut bahwa Arab Saudi lebih dahulu melancarkan serangan ke wilayah mereka.
Menurut Hikmahanto, konflik itu tidak hanya berkaitan dengan perselisihan internal Yaman, tetapi juga mencerminkan persaingan kepentingan geopolitik di kawasan.
Ia menjelaskan, Arab Saudi berpihak pada pemerintahan Yaman yang didukung sejumlah negara, sedangkan Houthi memperoleh dukungan dari Iran. Perbedaan kepentingan tersebut semakin kompleks di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS).
Di tengah situasi tersebut, Rezasyah mendorong Indonesia berperan aktif melalui forum multilateral, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), serta kerja sama negara-negara berkembang di kawasan Selatan Global.
Menurutnya, Indonesia dapat memanfaatkan forum-forum tersebut, baik di dalam maupun di luar Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Senada dengan itu, Hikmahanto merekomendasikan sejumlah langkah diplomatik yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mencegah konflik semakin meluas.
Pertama, Indonesia perlu mendorong seluruh pihak yang bertikai agar melakukan deeskalasi atau menurunkan intensitas serangan. Langkah ini dinilai penting untuk membuka ruang dialog dan penyelesaian melalui jalur diplomasi.
Kedua, Indonesia dapat mengusulkan pertemuan darurat OKI guna membahas perkembangan situasi dan merumuskan langkah bersama. Pertemuan tersebut dapat dilaksanakan secara daring apabila diperlukan.
Ketiga, Indonesia dapat menawarkan diri sebagai mediator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
Upaya diplomatik tersebut diharapkan dapat mendorong penghentian serangan, memperkuat dialog antarpihak, serta mencegah konflik regional berkembang menjadi krisis yang lebih luas.