Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap rencana strategis pemerintah untuk membagikan handphone (HP) atau ponsel pintar secara gratis kepada masyarakat.
Program ini dirancang bukan sekadar sebagai pembagian gawai, melainkan sebagai manuver utama untuk merombak total sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) dan memberantas praktik pemotongan liar di lapangan.
Rencana ini sejalan dengan target pemerintah dalam memperluas inklusi perbankan nasional. Menurut Hashim, digitalisasi layanan keuangan adalah kunci agar dana bantuan dari negara bisa mendarat langsung ke tangan yang berhak, tanpa perantara.
Dalam paparannya pada forum Prasasti Policy di Ballroom Ritz-Carlton, Hashim menyoroti tantangan besar inklusi keuangan di Indonesia.
Adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sekitar 30 persen penduduk Indonesia masih berstatus unbanked atau sama sekali belum memiliki rekening bank.
Kondisi tersebut membuat penyaluran bansos secara konvensional rentan terhadap inefisiensi, salah sasaran, hingga praktik penyunatan dana oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Selain itu, tingginya angka unbanked juga menghambat optimalisasi potensi penerimaan negara dari berbagai sektor ekonomi.
Sebagai solusi, pembagian HP gratis ini akan sepaket dengan pendaftaran akun rekening perbankan digital. Dengan kepemilikan gawai pintar di setiap rumah tangga, penyaluran bansos berupa sembako atau uang tunai fisik secara bertahap akan digantikan dengan sistem transfer digital secara penuh.
“Setiap warga negara akan diberi handphone yang dilengkapi akun digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan disalurkan ke rekening masing-masing,” tegas Hashim.
Pemerintah optimistis, transformasi ekosistem bansos melalui program HP gratis ini akan menghadirkan sistem pengawasan yang jauh lebih transparan dan cepat.
Setiap warga penerima manfaat dapat mengelola dan memantau hak mereka secara mandiri, sekaligus menutup rapat celah kebocoran anggaran negara.