Menjelang dua tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul sorotan tajam terkait performa kabinet.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyebutkan ada dua “kado pahit” yang mewarnai jalannya pemerintahan saat ini berdasarkan hasil survei terbaru Celios dan KabinetBayangan.
Kado pahit pertama menyoroti kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendapat skor di bawah lima. Kado pahit kedua adalah rapor merah 10 menteri kabinet yang dinilai memiliki kinerja sangat rendah.
Jamiluddin menilai skor rendah yang diraih Gibran mengindikasikan bahwa posisinya belum mampu meringankan tugas pokok presiden, melainkan justru menjadi beban karena terus ‘digendong’ oleh Presiden Prabowo.
Fungsi utama Wakil Presiden seharusnya berfokus pada bantuan pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, serta pengawasan, evaluasi, dan koordinasi antarkementerian.
“Dengan rendahnya kinerja Wapres, ada kemungkinan Wapres tidak optimal melaksanakan dua tugas tersebut. Wapres Gibran tampaknya memberi kontribusi kurangnya kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo. Presiden perlu mengevaluasi wapres agar tidak terus-menerus menjadi beban,” ujar Jamiluddin kepada WARTA EKONOMI.
Terkait kado pahit kedua, survei Celios dan Kabinet Bayangan merilis 9 nama menteri dengan performa kinerja terendah, yakni:
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Skor -159
- Menteri HAM Natalius Pigai: Skor -158
- Menhut Raja Juli Antoni: Skor -103
- Kepala BGN Sudaryono: Skor -47
- Menko Pangan Zulkifli Hasan: Skor -43
- Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Skor -24
- Mensos Saifullah Yusuf: Skor -17
- Menko PM Muhaimin Iskandar: Skor -16
- Menbud Fadli Zon: Skor -16
Jamiluddin menyoroti anomali dalam kebijakan perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan Presiden Prabowo.
Sorotan tajam diarahkan kepada Bahlil Lahadalia. Meskipun menduduki peringkat terbawah dengan skor -159, ia justru diberikan jabatan rangkap sebagai Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Menteri yang dinilai memiliki kinerja baik seperti Purbaya Yudhi Sadewa justru direshuffle,” katanya.
Kondisi ini memicu asumsi publik bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo lebih menitikberatkan pada kompromi politis dibandingkan evaluasi kinerja.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini menyarankan agar dua tahun pemerintahan ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi jajarannya secara objektif.
Kebijakan reshuffle yang murni berbasis kinerja dinilai penting agar publik kembali memiliki harapan terhadap peningkatan efektivitas pemerintahan ke depan.