WartaEkonomi, Jakarta-Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi masih dalam proses pemadaman hingga Senin (12/10/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan, enam provinsi yang terdampak karhutla tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Informasi itu disampaikan Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat terkait untuk membahas penanganan karhutla.
“Berdasarkan laporan Kepala BNPB, di enam provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman,” kata Teddy.
Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Jadi Prioritas
Pemerintah saat ini memusatkan perhatian pada penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas dalam upaya mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas.
Untuk mendukung operasi di lapangan, lebih dari 60.177 personel gabungan telah dikerahkan melalui operasi darat. Selain itu, pemadaman melalui jalur udara menggunakan metode water bombing atau pengeboman air juga terus dilakukan di sejumlah lokasi terdampak.
Teddy menyebut tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.
Sementara itu, kondisi karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan perkembangan yang lebih baik.
Pemerintah juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai meluas pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran terkait memperkuat upaya penanganan dan mengerahkan sumber daya secara optimal agar kebakaran dapat segera dipadamkan serta tidak meluas ke wilayah lain.
Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional
Meski masih terdapat lahan yang terbakar, pemerintah menyatakan penanganan karhutla saat ini masih dapat dilakukan tanpa menetapkan status bencana nasional.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa kapasitas pemerintah dalam menangani kebakaran masih dinilai memadai.
“Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi,” ujar Dudung seusai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dudung juga menyoroti kawasan Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, yang menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan karena keberadaan satwa liar yang perlu dilindungi.
Menurutnya, kondisi asap yang sangat tebal di sejumlah lokasi menjadi tantangan bagi operasi pemadaman melalui udara. Karena itu, operasi darat masih memegang peranan penting dalam menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses helikopter.
Pemerintah juga menyiapkan rotasi personel untuk menjaga efektivitas penanganan di lapangan. Unsur TNI, termasuk Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), serta personel kepolisian turut dilibatkan dalam upaya tersebut.
Dudung menegaskan bahwa penanganan karhutla menjadi salah satu prioritas pemerintah. Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk terus meningkatkan upaya pemadaman hingga kebakaran dapat dikendalikan sepenuhnya.
Dengan masih adanya ratusan hektare lahan dalam proses pemadaman, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mempercepat penanganan, melindungi kawasan konservasi, serta mencegah dampak kebakaran yang lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat.