Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah SMA atau sederajat menuai sorotan tajam.
Sejumlah pihak mendorong DPR RI menggulirkan hak angket sebagai ruang terbuka bagi pihak Gibran untuk membuktikan dokumen pendidikannya jika memang ada.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai hak angket merupakan mekanisme paling tepat untuk mengakhiri polemik terkait ijazah Gibrana yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik.
Menurut Ray, forum hak angket dapat menjadi ruang resmi bagi pihak Gibran untuk menunjukkan dokumen pendidikan yang selama ini dipersoalkan. Ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak bisa diselesaikan melalui perdebatan publik tanpa adanya proses yang memiliki dasar dan kewenangan yang jelas.
Pernyataan itu disampaikan Ray saat menghadiri audiensi bersama Fraksi Golkar DPR RI, Senin (12/10/2026).
Baca Juga: Sebelum Putusan MK Terbit, Pasal Kontroversial Ini Sudah Ada? Pengakuan Ahmad Doli Jadi Sorotan
“Kita di sini menyatakan oke kalau pihak Gibran menyatakan masih ada ijazah, forum mana yang layak untuk membuktikan bahwa ijazah itu ada? Kan enggak mungkin kita selesaikan di forum warung kopi kan,” ucapnya dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (13/10).
“Ijazah wakil presiden ada enggak ada kok diselesaikan di warung kopi, kan enggak mungkin gitu. Nah, oleh karena itulah kita mengusulkan forum angket,” tegas Ray.
Ray mengaku heran karena usulan penggunaan hak angket justru menuai penolakan dari berbagai pihak. Padahal, menurutnya, mekanisme tersebut dapat memberikan kesempatan kepada Gibran maupun keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan dan membuktikan dokumen yang dipersoalkan.
“Kalau ada, selesai dan yang bersangkutan masih bisa mencalonkan diri pada tahun 2029, positif,” jelas Ray.
Ray juga menilai langkah anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang menerima aspirasi kelompok masyarakat sipil patut diapresiasi. Menurutnya, DPR perlu mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyinggung persoalan tersebut..
“Ini pintunya bagi mereka. Saya malah bingung mereka seolah alergi loh, ngaku ada ijazah minta dibuktikan, sudah dikasih, tapi takut sendiri,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ray menilai Partai Golkar memiliki posisi strategis untuk mendorong komunikasi dengan keluarga Jokowi agar persoalan itu dapat diselesaikan secara terbuka.
“Karena Golkar punya kedekatan khusus dengan pihak keluarga ini, mungkin bisa dirayu oleh Golkar menyampaikan kepada keluarga Pak Jokowi, justru ini kesempatan kepada Pak Jokowi untuk memulihkan nama baik bila betul ijazah itu ada. Jika tidak ada, kita serahkan lanjutannya kepada Bung Doli,” paparnya.
Baca Juga: Adi Prayitno Nilai Pernyataan Rocky Gerung soal Gibran Tak Bisa Dianggap Biasa
“Melalui forum ini kita juga sampaikan kepada keluarga Pak Jokowi, ‘ayo Pak Jokowi, kami masyarakat sipil menginginkan kita clear-kan ini supaya enggak berlarut-larut’, diselesaikan dengan segera,” tambah Ray.
Karena itu, Ray mengajak seluruh pihak mendukung pembentukan forum resmi di DPR guna menuntaskan polemik yang menurutnya telah berlarut-larut. Ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada forum lain yang dinilai lebih tepat dibanding hak angket untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.