Besarnya kesenjangan investasi infrastruktur di Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai di mana dan bagaimana pemerintah dapat memperoleh pendanaan tambahan untuk mewujudkan infrastruktur berkelanjutan dalam skala yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan. Mobilisasi pendanaan dari Danantara melalui BUMN sangat penting untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur tersebut, khususnya di Indonesia
Danantara yakni dana investasi berskala besar milik negara yang dapat memainkan peran krusial dalam memberikan insentif serta membuka akses terhadap pendanaan, baik domestik maupun internasional, guna memungkinkan investasi infrastruktur yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Langkah-langkah berikut akan memperkuat peran Dananatra dan insentif kebijakan publik dalam memobilisasi investasi BUMN untuk mendukung strategi infrastruktur nasional. Dengan pembentukan Mekanisme Koordinasi Strategi Nasional (NSCM), yang tidak hanya akan memberikan panduan terkait koordinasi tata kelola antar-entitas nasional, tetapi juga meningkatkan kepastian jangka Panjang melampaui sekadar proyek maupun investasi saja
Tantangan Bagi Danantara
Infrastruktur seperti sistem transportasi, struktur dan jaringan pembangkit energi, fasilitas air dan sanitasi, serta layanan telekomunikasi merupakan komponen krusial dalam pembangunan sosial-ekonomi sekaligus menjadi landasan bagi aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
Kurangnya investasi berarti hilangnya peluang untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masa depan generasi mendatang . Dalam jangka panjang, investasi infrastruktur diperkirakan memiliki tingkat pengembalian sosial-ekonomi sebesar 20 persen artinya, setiap satu dolar yang diinvestasikan dapat meningkatkan PDB sebesar 20 sen dollar AS atau bahkan lebih tinggi lagi di negara-negara dengan kebutuhan infrastruktur yang lebih besar.
Besaran nilai belanja negara dari APBN bukanlah satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan; kualitas investasi juga sangat menentukan dalam mewujudkan manfaat jangka panjang yang diharapkan. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan
Melalui analisis berbagai skenario, laporan terbaru Bank Dunia menemukan bahwa pembangunan infrastruktur baru dapat menelan biaya antara 2 hingga 8 persen dari PDB per tahun bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah hingga tahun 2030, tergantung pada kualitas dan kuantitas layanan yang ditargetkan serta efisiensi belanja yang dicapai dalam mewujudkan tujuan tersebut (Rozenberg dan Fay 2019).
Berbagai sumber pendanaan publik dan swasta akan diperlukan untuk mewujudkan infrastruktur tersebut. Secara khusus, investasi modal minimal diperlukan untuk layanan dasar seperti listrik, transportasi, air dan sanitasi, irigasi, serta perlindungan banjir,. Pengeluaran yang lebih besar diperlukan agar negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dapat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait infrastruktur . Untuk mencapainya, tujuan-tujuan ini memerlukan dukungan berupa kebijakan yang tepat sasaran dan strategi nasional.
Negara-negara dengan tingkat pembangunan dan kematangan finansial yang berbeda menghadapi tantangan pembiayaan infrastruktur yang juga berbeda. Negara-negara berpenghasilan tinggi memiliki opsi pembiayaan melalui utang maupun ekuitas. Proyek infrastruktur seperti produksi dan distribusi energi terbarukan, jaringan air, serta perbaikan bangunan dapat menghasilkan arus pendapatan dari konsumen yang penting untuk mendorong minat investor swasta dalam membeli ekuitas sebagai investasi jangka panjang. Sebaliknya, banyak negara ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah justru menghadapi masalah kekurangan modal swasta.
Akibat tingkat pendapatan yang rendah, imbal hasil per kapita dari biaya layanan pengguna dianggap terlalu kecil untuk memberikan pengembalian investasi yang memadai, ditambah lagi dengan tingginya persepsi risiko. Tantangan besar bagi banyak negara berkembang seperti Indonesia adalah dangkalnya pasar utang dan minimnya peringkat kredit hal yang menyulitkan akses pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi infrastruktur atau obligasi proyek
Danantara dapat berperan penting dalam menarik masuk pendanaan swasta internasional dan nasional untuk melengkapi sumber pendanaan tingkat nasional maupun daerah. dengan tujuan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur nasional. Tujuan utamanya adalah menjadi mitra kelembagaan yang kredibel untuk memobilisasi aliran masuk modal investasi asing yang baru. Dana-dana yang baru dibentuk, dengan mandat investasi pembangunan atau strategis, mencakup dana yang dirancang untuk memacu investasi asing langsung ke sektor-sektor strategis dalam perekonomian domestik.
Danantara dengan Mandat Pembangunan Infrastruktur
Pembentukan Danantara di Indonesia melalui pendayagunaan BUMN mirip seperti Temasek Singapura , mencerminkan perubahan mendasar dalam lanskap ekonomi nasional . dimana dibanyak diberbagai negara Dana Kekayaan Negara dibentuk untuk mendaur ulang kelebihan cadangan dari pendapatan minyak dan gas guna memitigasi dampak eksternal negatif terkait, seperti volatilitas pendapatan fiskal, Dutch disease (penyakit Belanda), atau guncangan pasokan modal
Negara-negara yang memiliki surplus atau cadangan melebihi kebutuhan stabilisasi sering kali membentuk dana tambahan dengan mandat penyimpanan kekayaan .Sebagai contoh, Kuwait Investment Authority dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) merupakan SWF dengan mandat untuk membagikan kekayaan lintas generasi.
Sama halnya dengan negara pengekspor komoditas, negara-negara dengan surplus perdagangan yang berkelanjutan terutama di Asia mempercepat akumulasi cadangan devisa dan berinvestasi pada beragam kelas aset di pasar global. Perusahaan investasi cadangan seperti Korea Investment Corporation dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC) milik Singapura bertujuan memperoleh imbal hasil lebih tinggi atas kelebihan cadangan tersebut
Meskipun masing-masing SWF ini mungkin memiliki tujuan khusus yang berbeda (misalnya menabung untuk generasi mendatang, memenuhi kewajiban pensiun kontingen yang tidak ditanggung oleh skema pensiun, atau menjaga daya beli cadangan dalam jangka panjang), mereka memiliki tujuan bersama untuk memastikan bahwa tabungan negara dikelola secara optimal dalam jangka panjang.
Baca Juga: Danantara Tersandera Masalah WIKA-Waskita, Restrukturisasi BUMN Karya Berlarut
Namun, pada saat yang sama, negara-negara berpendapatan menengah seperti Indonesia memiliki tingkat permintaan modal yang relatif lebih tinggi untuk investasi infrastruktur, Agenda pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diarahkan agar lebih masif, strategis, merata, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat seperti :
• Ketahanan Pangan dan Air: Pembangunan bendungan, jaringan irigasi, serta infrastruktur pendukung swasembada pangan.
• Energi Bersih dan Kemandirian Energi: Transisi dan pengembangan energi terbarukan (seperti target energi surya), hilirisasi komoditas, serta infrastruktur pendukung bioetanol.
• Konektivitas Wilayah: Pembangunan dan perbaikan jalan daerah, jembatan, serta jalur logistik untuk menekan biaya distribusi dan menggenjot pembangunan dan peningkatan jalan daerah melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk memangkas waktu tempuh dan biaya logistik di berbagai provinsi.
• Kota Layak Huni dan Tangguh: Penataan kawasan perkotaan dan proyek strategis seperti tanggul raksasa pantai (Giant Sea Wall).
• Pembangunan infrastruktur hybrid (seperti underpass dan flyover di berbagai simpul kemacetan wilayah) untuk memperlancar mobilitas public
• Percepatan pembangunan 100 hingga ribuan titik Kampung Nelayan yang dilengkapi dermaga, pabrik es, dan cold storage untuk nelayan.
• Pembangunan jembatan desa serta gudang dan rantai dingin melalui Koperasi Desa Merah Putih
• Program renovasi ribuan Puskesmas, laboratorium kesehatan masyarakat, revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) unggulan, serta perbaikan fasilitas sekolah secara bertahap
Artinya pembangunan Infrastruktur menjadi penegas arah pembangunan nasional yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai visi besar Presiden Prabowo, yakni mewujudkan kedaulatan bangsa secara menyeluruh—termasuk melalui ketahanan infrastruktur di bidang pangan, air, dan energi.
Dengan demikian, Danantara khusus untuk Pembangunan infrastruktur Indonesia—yang yang US$5 miliar masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai program infrastruktur nasional tersebut .Hal ini pada gilirannya menuntut penggalangan modal tambahan dari investor swasta maupun internasional melalui Danantara