Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan memberikan kebebasan penuh kepada keluarga korban untuk menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oknum guru di SMK Negeri 27 Jakarta.
Pramono menyatakan Pemprov DKI Jakarta sama sekali tidak akan memberikan perlindungan kepada pelaku dan tidak akan mengintervensi proses penegakan hukum.
“Kalau ada yang melakukan proses hukum, kami persilakan. Karena mungkin ada orang tua ataupun anak yang merasa untuk diproses hukum, kami persilakan,” ujar Pramono di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (9/10/2026).
Selain membuka ruang bagi proses hukum, Pramono juga meminta oknum guru tersebut tidak lagi diberikan kesempatan menjadi pendidik di Jakarta. Menurutnya, perilaku tersebut telah mencoreng marwah profesi guru.
“Yang pertama yang kasus guru di SMK 27, saya sudah meminta untuk tidak diberikan kesempatan menjadi pendidik di Jakarta. Ini sudah menjadi keputusan final,” tegasnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memastikan akan memberikan pendampingan kepada siswa korban dugaan kekerasan seksual oleh oknum guru seni di SMKN 27 Jakarta.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk memastikan kondisi psikologis korban tetap terjaga pasca-kejadian.
“Iya, kami akan kerja sama tentunya untuk pendampingan siswa-siswi tadi, jangan sampai ada tadi psikis dan lain-lain. Ini akan kami dampingi,” ungkap Nahdiana saat dikonfirmasi.
Selain pendampingan psikologis, Dinas Pendidikan juga akan membentuk tim internal khusus untuk mengawal kasus tersebut sekaligus mengkaji sanksi bagi terduga pelaku.
“Jadi kami juga mau bentuk tim internal untuk pendampingan, untuk pendampingan anak-anak yang tadi mendapatkan perlakuan-perlakuan, sambil juga berarti kami kan dapat informasi tambahan nanti dari anak-anak,” pungkas Nahdiana.