Ketua DPR RI sekaligus politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, akhirnya memberikan tanggapan terkait isu liar yang menyebut dirinya akan menggantikan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Isu tersebut mencuat seiring bergulirnya gugatan mengenai keabsahan syarat ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK).
Merespons dinamika politik yang menyeret namanya ke pusaran sengketa tersebut, Puan memilih bersikap normatif dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme peradilan konstitusi.
“Kami sama-sama menghormati proses yang sedang berjalan di MK dan apa pun keputusannya, kami tentu saja akan menghormati keputusan yang sedang berjalan di MK,” tegas Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Pernyataan singkat Puan ini senada dengan langkah jajaran elite PDIP yang sebelumnya dengan keras menepis narasi spekulatif tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus secara khusus menyoroti narasi viral di media sosial yang mengaitkan nama Puan Maharani dengan sidang ijazah Wapres Gibran.
Deddy menyebut rumor pergantian posisi Wapres oleh Puan tersebut tidak mendasar dan justru berpotensi memojokkan partai.
Melalui penegasannya, Puan kembali menggarisbawahi sikap resmi partai yang menempatkan diri di luar polemik peradilan dan berkomitmen untuk sekadar mematuhi ketetapan hukum apa pun yang kelak diputuskan oleh majelis hakim MK.