Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, buka suara mengenai posisi kementeriannya setelah pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Rosan menyebut pihaknya masih menunggu arahan pemerintah terkait pembagian tugas dan koordinasi setelah hadirnya kementerian koordinator baru tersebut. Ia mengatakan mekanisme pembagian kewenangan masih akan mengikuti keputusan pemerintah.
“Kita nunggu arahan saja. Kita nunggu arahan,” ujar Rosan dalam gelaran Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Meski terdapat kementerian koordinator baru yang membawahi agenda hilirisasi dan transisi energi, Rosan memastikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tetap menjalankan tugasnya.
Ia menegaskan koordinasi antarinstansi akan menjadi kunci dalam menjalankan program investasi dan hilirisasi pemerintah ke depan.
“Yang penting kita koordinasi selalu baik,” kata Rosan.
Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dilakukan Presiden RI pada Kamis (1/10/2026). Presiden juga menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjabat sebagai Menteri ESDM.
Bahlil mengatakan pembentukan kementerian koordinator tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dalam menjalankan program hilirisasi dan transisi energi yang menjadi agenda prioritas pemerintah.
Menurut Bahlil, kedua sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi global dan kebutuhan energi bersih sehingga membutuhkan strategi yang terintegrasi.
“Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia yang juga menuntut untuk terjadinya energi yang bersih, maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi,” ujar Bahlil.
Baca Juga: BUMN Dipangkas Jadi 354, Rosan Ungkap 97% Dividen Cuma dari 15 Perusahaan
Baca Juga: Proyek Data Center Rp3,5 Triliun Disetop, Rosan Roeslani Turun Tangan
Ia menambahkan, hilirisasi dan transisi energi tidak dapat dijalankan secara parsial karena melibatkan berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan koordinasi yang lebih kuat dengan target yang terukur.
“Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diuji dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden,” pungkas Bahlil.