Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti adanya potongan hingga Rp2.000 per porsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Kepala BGN Sudaryono, potongan tersebut justru berisiko membuat kualitas makanan yang diterima penerima manfaat ikut menurun.
Sudaryono mengatakan BGN menerima laporan dari sejumlah mitra MBG yang diminta memberikan setoran kepada yayasan. Besaran potongan yang dilaporkan berkisar Rp1.500 hingga Rp2.000 untuk setiap porsi makanan.
Persoalan tersebut muncul dalam hubungan antara mitra dan yayasan di sejumlah titik pelaksanaan MBG. Dalam beberapa kasus, Sudaryono menyebut ada yayasan yang tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan program tetapi tetap meminta setoran kepada mitra.
Padahal, mitra merupakan pihak yang mengeluarkan modal untuk membangun dan menjalankan dapur. Kondisi tersebut kemudian memicu konflik ketika mitra merasa terbebani oleh potongan yang diminta yayasan.
“Ada mitra, dia dipotong Rp 1.500, ada yang dipotong Rp 2.000, bayangkan! yang terjadi adalah karena dipotong, dia makan menunya itu dikurangi kualitasnya. Ini tidak boleh lagi terjadi,” jelas Sudaryono.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai sekadar hubungan bisnis antara mitra dan yayasan. Jika biaya yang seharusnya digunakan untuk penyediaan makanan ikut terpotong, kualitas menu MBG berpotensi terdampak dan pada akhirnya merugikan penerima manfaat.
BGN pun mulai mengambil langkah untuk menghentikan praktik tersebut. Sudaryono menegaskan yayasan yang terbukti hanya meminta setoran tanpa memiliki kontribusi dalam penyelenggaraan MBG tidak akan dibiarkan terus berada dalam skema kerja sama.
“Pokoknya orang-orang yang tidak ada andil, tidak membina, tidak ikut repot, tidak modal, tidak membina, tidak ikut sibuk, tidak mengawasi, tidak ada andil apapun hanya minta kejar setoran, itu semua akan kita cut off namanya, akan kita amputasi semua,” tegasnya.
Untuk mencegah potongan yang dinilai tidak diperlukan, BGN menyiapkan pembaruan mekanisme kerja sama dengan para mitra. Salah satunya dilakukan melalui pembaruan perjanjian kerja sama (PKS) antara BGN dengan mitra dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Kepala BGN: ‘Yang Tidak Mau Repot, Tidak Modal di Program MB, Kami Amputasi Semua!’
Pembenahan tersebut diarahkan untuk menghilangkan potongan yang tidak memiliki dasar dan mencegah keberadaan yayasan yang justru merugikan mitra dalam pelaksanaan program. Evaluasi terhadap hubungan antara mitra dan yayasan akan menjadi bagian dari perbaikan tata kelola MBG.
Sudaryono menegaskan BGN tidak ingin persoalan hubungan antara yayasan dan mitra berujung pada penurunan kualitas makanan. Program MBG harus tetap berjalan dengan memastikan sumber daya yang tersedia digunakan untuk mendukung kebutuhan penerima manfaat.
Ia mengatakan pembaruan tata kelola merupakan bagian dari evaluasi yang terus dilakukan sejak MBG berjalan. BGN akan mempertahankan mekanisme yang dinilai baik sekaligus memperbaiki bagian yang masih menimbulkan persoalan di lapangan.
“Yang baik kita tambah baik, yang jelek kita perbaiki jadi tambah baik, dan kita terus kita perbaiki, insya Allah,” tambahnya.
Dengan langkah tersebut, BGN ingin memastikan persoalan biaya di tingkat mitra tidak kembali berdampak pada makanan yang disajikan. Potongan yang membuat kualitas menu berkurang menjadi salah satu persoalan yang kini mendapat perhatian dalam pembenahan pelaksanaan MBG.