Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 masih memiliki ruang untuk mengakomodasi sejumlah insentif baru yang mungkin diberikan pemerintah. Ruang tersebut salah satunya berasal dari efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.
Ia mengatakan sebagian insentif yang telah diumumkan pemerintah sudah diperhitungkan dalam APBN 2027. Namun, masih terdapat ruang fiskal untuk menampung kebijakan baru yang muncul dalam perjalanan tahun anggaran.
“Sebagian sudah ada di dalam APBN. Sebagian terus ada peluang saja,” ujar Juda dalam media gathering Kementerian Keuangan di Bogor, dikutip Sabtu (3/10/2026).
Menurut dia, pelaksanaan APBN pada dasarnya bersifat dinamis. Ketika terdapat insentif atau inisiatif baru, pemerintah dapat mencari ruang melalui efisiensi anggaran di sejumlah pos belanja.
“Ini biasa di dalam implementasinya APBN kita. Sehingga misalnya ada insentif baru, ada inisiatif baru itu masih ada ruang-ruang untuk terutama melakukan efisiensi,” ungkap dia.
Suahasil menegaskan efisiensi menjadi salah satu cara pemerintah menjaga agar munculnya program atau insentif baru tidak serta-merta menambah tekanan terhadap APBN.
“Itulah versi kita dari APBN,” kata dia.
Baca Juga: Inflasi 3,28%, Wamenkeu Pede Daya Beli Masyarakat Masih Terjaga
Baca Juga: Jadi Menteri Keuangan, Suahasil Nazara Bakal Lakukan Efisiensi Besar-besaran?
Di sisi lain, Suahasil mengatakan pemerintah tetap menggunakan sejumlah indikator ekonomi dan kesejahteraan untuk mengukur keberhasilan APBN. Indikator tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengurangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja.
Menurutnya, ukuran keberhasilan APBN tidak hanya dilihat dari besarnya belanja yang dikeluarkan, tetapi dari dampaknya terhadap target-target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Indikator-indikator yang menjadi tujuan dari APBN, itulah indikator yang menunjukkan berhasil atau tidak,” tutur Suahasil.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah akan terus menyesuaikan pelaksanaan APBN dengan kebutuhan kebijakan yang berkembang, termasuk ketika muncul program maupun insentif baru sepanjang 2027.