Gelombang kritik terhadap warisan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut mulai mengalami pergeseran. Sorotan dari kelompok oposisi, akademisi, dan elemen masyarakat sipil kini juga diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jurnalis senior Bambang Harymurti menilai pergeseran tersebut tidak terlepas dari posisi Gibran yang kini berada di dalam lingkar kekuasaan eksekutif. Menurutnya, sebagian pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sejak awal memiliki resistensi yang lebih besar terhadap Gibran dibandingkan Presiden Prabowo Subianto.
“Bagi pendukung Anies maupun Ganjar, naiknya Gibran kan bagi pendukung Ganjar wah… dan bagi dua pendukung inilah mereka lebih kebanyakan lebih memusuhi Gibran ketimbang Prabowo kan sebetulnya begitu,” ulas Bambang Harymurti di channel Youtube Sinkos Indonesia yang tayang pada 30/9/2026.
Bambang menambahkan, sebagian kelompok yang tidak puas dengan perjalanan politik dan demokrasi pada periode sebelumnya memandang Gibran sebagai bagian dari kesinambungan kekuasaan keluarga Jokowi. Persepsi tersebut kemudian ikut memengaruhi arah kritik terhadap wakil presiden.
Sorotan terhadap Gibran juga berkembang seiring dengan perkara terkait kualifikasi dan keabsahan pencalonannya yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Isu tersebut menjadi salah satu ruang hukum yang ikut mendapat perhatian dalam perdebatan mengenai posisi Gibran.
Baca Juga: Apa pun Keputusan MK Soal Gugatan Gibran, Ini Berbagai Konsekuensi Hukum yang Menyertai
Sementara itu, jurnalis RMol Idam Ansari menyoroti persepsi generasi muda terhadap Gibran. Menurutnya, rekam jejak digital dan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik turut memengaruhi penilaian terhadap wakil presiden.
“Mayoritas generasi Z melihat negatif ke Gibran… bukan hanya dari sisi dia sebagai wakil presiden, tapi ada yang dosa-dosanya yang sudah terbuka dan sudah dikonsumsi publik,” tegas Idam Ansari.
Perbedaan tingkat sorotan terhadap Prabowo dan Gibran tersebut kemudian menjadi bagian dari dinamika politik nasional. Gibran tidak hanya menghadapi kritik politik, tetapi juga menjadi objek perkara hukum di MK terkait kualifikasi dan keabsahan posisinya.