Krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik dan gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz mendorong Indonesia mempercepat agenda energi terbarukan. Namun, percepatan tersebut masih berjalan berdampingan dengan kebijakan energi fosil untuk menjaga ketahanan pasokan dalam jangka pendek.
Studi terbaru Zero Carbon Analytics (ZCA) bertajuk “Southeast Asian countries have released four times more long-term renewable energy policies than fossil fuel policies since the Iran war” mencatat enam negara utama Asia Tenggara telah menerbitkan lebih banyak kebijakan energi bersih dibandingkan kebijakan bahan bakar fosil setelah meningkatnya ketidakpastian pasar energi global.
Enam negara yang dianalisis, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina, telah menerbitkan 37 kebijakan energi bersih dan elektrifikasi, lebih tinggi dibandingkan 29 kebijakan terkait bahan bakar fosil.
Kebijakan tersebut mencakup pengembangan energi surya, kendaraan listrik (EV), hingga peningkatan pembelian langsung energi terbarukan.
“Riset terbaru kami menandakan pergeseran dalam transisi energi Asia Tenggara. Sejak pecahnya perang, kebijakan energi bersih jangka panjang telah melampaui inisiatif bahan bakar fosil, dan kebijakan itu diterjemahkan menjadi tindakan nyata,” kata Amy Kong, Senior Energy Transition Researcher di Zero Carbon Analytics, Jumat (25/9/2026).
Indonesia Targetkan Tambahan 100 GW PLTS
Di Indonesia, ZCA mencatat terdapat lima kebijakan energi terbarukan dan elektrifikasi, empat kebijakan bahan bakar fosil, satu kebijakan biofuel, serta satu kebijakan nuklir.
Salah satu langkah besar yang disoroti adalah rencana pemerintah menambah kapasitas energi surya sebesar 100 gigawatt (GW). Target tersebut akan dimasukkan dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Tahap awal pengembangan mencakup 14 pembangkit di enam provinsi dengan total kapasitas 5,3 GW yang telah diluncurkan pada Agustus lalu. Sejumlah proyek juga tercatat masuk dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk proyek Saguling dengan kapasitas 92 megawatt peak (MWp).
Selain pembangkit energi bersih, Indonesia juga memperluas kebijakan elektrifikasi melalui kendaraan listrik.
Pemerintah menyiapkan paket insentif kendaraan listrik yang mencakup pembebasan pajak pertambahan nilai hingga 100% untuk kendaraan tertentu, dengan sasaran sekitar 500 ribu unit sepeda motor dan mobil listrik.
Namun, ZCA menilai percepatan energi bersih perlu diikuti penguatan infrastruktur pendukung, terutama jaringan listrik dan sistem penyimpanan energi.
“Pemerintah perlu menindaklanjuti dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk infrastruktur jaringan, seperti baterai dan sistem penyimpanan, agar listrik bersih dapat dimanfaatkan sepanjang waktu. Membangun pengaman akan memastikan langkah-langkah sementara ini tidak bertentangan dengan—atau menghambat—peralihan jangka panjang menuju energi terbarukan,” kata Yu Sun Chin, Senior Asia Regional Researcher di Zero Carbon Analytics.
Energi Fosil Masih Jadi Penyangga Jangka Pendek
Meski kebijakan energi terbarukan semakin diperkuat, Indonesia masih mempertahankan sejumlah kebijakan berbasis energi fosil dengan alasan menjaga keamanan pasokan energi.
Pemerintah mengalokasikan kembali subsidi energi sekitar Rp130 triliun dan mulai merencanakan kerja sama jangka panjang impor minyak mentah dari Rusia pada Agustus lalu.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pembatasan pembelian Pertalite bersubsidi bagi kelompok rumah tangga tertentu serta berupaya mengamankan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit PLN.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan menjaga konsistensi antara kebutuhan energi jangka pendek dan agenda transisi energi jangka panjang.
Menurut Delly Ferdian, Policy and Program Associate CERAH, krisis Hormuz seharusnya menjadi pengingat bahwa ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan pengamanan pasokan bahan bakar fosil.
Bagi negara seperti Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak, ketahanan energi juga berkaitan dengan kemampuan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi yang rentan terhadap gejolak geopolitik.
Baca Juga: ESDM Jamin Proyek PLTS 100 GW Tak Bebani Tarif Listrik Masyarakat
Baca Juga: OJK Lihat Proyek PLTS 100 GWp Bisa Jadi Mesin Bisnis Baru Asuransi
“Bagi importir minyak seperti Indonesia, ketahanan energi seharusnya diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan energi fosil, mengingat pasokannya sangat rentan terhadap eskalasi geopolitik,” ujar Delly.
Menurutnya, target tambahan 100 GW tenaga surya dapat menjadi momentum penting, tetapi perlu diikuti penguatan jaringan listrik, penyimpanan energi, serta reformasi kebijakan yang mengurangi ruang bagi ekspansi energi fosil.
“Jangan sampai kita merespons krisis energi hari ini dengan membangun ketergantungan energi fosil impor untuk puluhan tahun ke depan. Ketika pemerintah mendorong energi terbarukan, maka fokuslah bangun energi terbarukan, bukan malah pada saat yang sama membuka ruang bagi ekspansi energi fosil. Sinyal kebijakan yang kontradiktif membuat target energi terbarukan Indonesia diragukan pasar dan investor, juga masyarakat,” tegas Delly.