Bergulirnya sengketa terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan desakan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk membuka dokumen dan menghadirkan saksi yang berkaitan dengan proses pencalonan pada pemilu sebelumnya.
Desakan tersebut disampaikan pegiat sosial dr. Tifa dalam diskusi yang tayang di kanal YouTube Sinkos Indonesia pada 25 September 2026. Dalam forum tersebut, sejumlah pembicara membahas polemik dokumen pendidikan serta posisi politik PDIP terhadap pemerintahan dan keluarga Joko Widodo.
dr. Tifa menilai PDIP memiliki tanggung jawab karena partai tersebut merupakan salah satu kekuatan politik yang mengusung Jokowi hingga masuk ke panggung kekuasaan. Ia pun meminta partai tersebut turut membantu mengungkap persoalan yang kini diperdebatkan secara hukum.
“Sumber masalah utama di negara ini itu adalah orang yang bernama Jokowi, kan gitu. Dan kemudian mau diakui atau tidak kan PDIP yang membawa sumber masalah ini. Sehingga ketika dia menjadi sumber masalah maka bantuan terbesar yang tentunya harusnya diharapkan oleh orang-orang seperti saya ini itu harusnya dari PDIP,” tegas dr. Tifa.
Ia kemudian meminta elite PDIP membuka rekam jejak administrasi dan dokumen yang berkaitan dengan proses pencalonan Jokowi sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Menurutnya, dokumen dan saksi tersebut penting apabila memang relevan dengan proses pembuktian di persidangan.
“Saya minta tolong dari PDIP karena mereka ini yang dari 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 mengawal ya segala macam dokumen-dokumen dan saksi-saksi. Saya meminta bantuannya untuk dihadirkan sehingga kita bongkar semuanya sehingga akiles ini benar-benar terpalah menghujam tepat pada sasarannya,” tambahnya.
Desakan tersebut mendapat tanggapan dari politisi PDIP yang hadir dalam forum, Mas Fredy. Ia mengakui PDIP pernah menikmati kekuasaan karena menjadi partai pengusung, tetapi menyebut partainya kemudian berada dalam posisi yang berseberangan dengan Jokowi.
“Kalau bilang PDIP menikmati 5 tahun, yes, karena dia yang mengusung. Tapi bahwa apakah PDIP itu jadi korban? Yes. PDP jadi korban dan kita justru lawan Jokowi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kita kepada publik dan kepada seluruh rakyat Indonesia,” jelas Fredy.
Mengenai permintaan untuk membuka dokumen pencalonan masa lalu, Fredy menyatakan PDIP telah memberikan sejumlah bukti kepada pihak yang mempermasalahkan dokumen pendidikan Jokowi.
“Contoh yang paling sederhana teman-teman misalnya yang sekarang ini ya melawan Jokowi dengan yasa palsunya kan bukti-bukti rekaman jejak digital jelas Bu PDIP turut memberikan misalnya dokumen-dokumen yang pada saat itu mendaftar,” ujarnya.
Meski demikian, peserta diskusi masih meminta PDIP mengambil peran lebih besar dengan membuka akses terhadap dokumen dan menghadirkan pihak-pihak yang dianggap mengetahui proses pencalonan masa lalu.
Salah satu peserta bahkan meminta PDIP mengonsolidasikan berbagai elemen yang memiliki kepentingan dalam mengungkap persoalan tersebut.
Baca Juga: dr. Tifa Sebut Ijazah Jadi ‘Tumit Achilles’ Jokowi dan Gibran
“Kapan PDP membuka ruang seperti zaman SB ketika mengambil sikap oposisi semua elemen itu dirangkul dalam rangka perjuangan bersama kita butuh saksi kita butuh dokumen kita butuh orang-orang kunci,” desak peserta forum.
Sementara itu, perkara terkait syarat pendidikan Gibran telah masuk ke MK melalui Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Persoalan yang diajukan pemohon berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan saat Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Jokowi sebelumnya menyatakan persoalan tersebut telah masuk ke ranah hukum dan menyerahkan prosesnya kepada MK.