Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menghadapi pertanyaan mengenai efektivitas dan relevansinya di tengah perubahan peta kekuatan global. Sorotan itu menguat ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping justru menggelar pertemuan di Washington pada saat para pemimpin dunia berkumpul dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Pertemuan Trump dan Xi pada Kamis (24/9/2026) menjadi salah satu agenda diplomasi paling diperhatikan tahun ini. Keduanya membahas sejumlah isu strategis, termasuk perdagangan, kecerdasan buatan atau AI, serta persoalan geopolitik yang menyangkut hubungan kedua negara.
Pilihan Xi untuk datang ke Washington dan tidak menghadiri Sidang Majelis Umum PBB secara langsung ikut memunculkan pertanyaan mengenai pusat pengambilan keputusan dalam politik internasional. Richard Gowan dari International Crisis Group menilai situasi tersebut menarik karena kunjungan Xi berlangsung bersamaan dengan agenda tahunan PBB di New York.
Keraguan terhadap peran PBB juga muncul bersamaan dengan persoalan keuangan yang sedang dihadapi organisasi tersebut. PBB melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk pengurangan posisi di Sekretariat pada 2026 sebagai bagian dari agenda reformasi UN80.
Tekanan finansial tersebut turut berkaitan dengan persoalan pembayaran iuran dari negara anggota, termasuk Amerika Serikat. Reuters melaporkan Washington telah membayar 725 juta dolar AS untuk mempertahankan hak suaranya di Majelis Umum, tetapi masih memiliki tunggakan terhadap anggaran reguler dan operasi pemeliharaan perdamaian.
Di tengah situasi itu, Trump juga terus menyampaikan kritik terhadap sejumlah lembaga internasional. Sementara China berupaya menampilkan dirinya sebagai negara yang mendukung kerja sama multilateral dan menggunakan forum PBB sebagai salah satu ruang diplomasi dengan negara-negara berkembang.
Masalah PBB tidak hanya berkaitan dengan anggaran. Dewan Keamanan juga menghadapi kebuntuan ketika negara-negara pemilik hak veto memiliki kepentingan yang berbeda dalam menangani berbagai konflik internasional.
Mantan pejabat PBB Eugene Chen melihat persoalan organisasi tersebut memiliki dua sisi besar, yakni tekanan keuangan dan perbedaan pandangan negara anggota mengenai bentuk serta fungsi PBB di tengah perubahan tantangan global. Kondisi itu kemudian mendorong Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menjalankan agenda reformasi melalui UN80.
Reformasi tersebut antara lain diarahkan untuk memangkas pekerjaan yang tumpang tindih, menyederhanakan struktur administrasi, memindahkan sejumlah posisi ke lokasi dengan biaya lebih rendah, serta meningkatkan efisiensi organisasi. PBB mencatat perubahan pada 2026 mencakup pengurangan 21 persen posisi di Sekretariat.
Meski mendapat sorotan, aktivitas diplomasi di markas PBB tetap berlangsung padat. Pertemuan bilateral yang digelar di sela-sela Sidang Majelis Umum masih menjadi ruang bagi negara-negara untuk membicarakan berbagai persoalan yang sulit diselesaikan melalui jalur formal.
Karena itu, keberadaan PBB belum serta-merta kehilangan fungsi diplomatiknya. Pertemuan para pemimpin di New York tetap menjadi tempat bertemunya kepentingan berbagai negara, sementara sejumlah persoalan global juga terus dibahas melalui jalur informal di sela-sela agenda resmi.
Namun, munculnya pertemuan Trump dan Xi di Washington pada waktu yang sama memperlihatkan bahwa sebagian keputusan strategis dunia semakin banyak ditentukan melalui pertemuan langsung antarkekuatan besar. Situasi tersebut membuat PBB menghadapi tantangan untuk membuktikan kembali bahwa lembaga multilateral itu tetap memiliki posisi penting dalam menghadapi konflik, perubahan teknologi, krisis kemanusiaan, dan persoalan global lainnya.