Penulis sekaligus akuntan Tere Liye mempertanyakan arah program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang disebut telah mendapat alokasi anggaran hingga Rp240 triliun.
Sorotan Tere Liye terutama ditujukan pada perubahan konsep program yang menurutnya cukup sering berganti. Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai model bisnis yang sebenarnya ingin dijalankan pemerintah.
“Tahun 2025, dari dokumen resmi pemerintah, konsep Kopdes Merah Putih adalah toko rakyat serba ada. Apapun ada, sembako, apotek, klinik, hingga barang subsidi. Lantas, bulan-bulan berlalu, muncul konsep-konsep baru dari para menteri, mulai dari ujung tombak hilirisasi komoditas lokal, offtaker hasil pertanian, infrastruktur cold chain, hingga carbon trading. Jadi mau dibawa ke mana?” ujar Tere Liye, dikutip dari akun media sosialnya, Rabu (23/9/2026).
Ia juga menanggapi rencana pemerintah melakukan rebranding koperasi agar lebih menarik bagi generasi muda. Tere Liye mempertanyakan langkah tersebut karena menurutnya program Kopdes Merah Putih sendiri belum sepenuhnya teruji dalam operasional.
“Menteri kembali melempar pernyataan Kopdes Merah Putih akan di-rebranding agar menarik bagi milenial dan Gen Z. Buka saja belum, sudah mau di-rebranding. Itu seperti timnas Indonesia, ikut Piala Dunia saja belum, tetapi sudah minta VAR atas gol lawan,” kritiknya.
Dari sisi anggaran, Tere Liye menilai jumlah dana yang disiapkan pemerintah bukan perkara kecil. Ia menyebut pembangunan puluhan ribu unit, pembelian kendaraan, penyediaan peralatan, hingga pelatihan calon pengelola membutuhkan anggaran besar.
“Anggaran yang dikocorkan tidak main-main. Puluhan ribu bangunan telah berdiri, puluhan ribu mobil telah dibeli, perabotan disiapkan, dan puluhan ribu calon manajer telah dididik. Total jenderal ada Rp240 triliun anggaran negara ke proyek ini,” jelasnya.
Menurut Tere Liye, efektivitas program baru bisa terlihat setelah koperasi benar-benar beroperasi dan menghasilkan laporan keuangan. Ia memperkirakan persoalan arus kas, penjualan, stok, hingga biaya operasional akan menjadi sejumlah indikator penting dalam mengukur keberlanjutannya.
“Semua akan diuji saat puluhan ribu Kopdes benar-benar dibuka. Dalam enam bulan laporan keuangan sudah bisa diintip, berapa penjualannya dan apakah cukup menutup operasional,” pungkas Tere Liye.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menjelaskan rencana rebranding koperasi sebagai bagian dari upaya membuat koperasi lebih dikenal, khususnya oleh generasi milenial dan Gen Z.
Baca Juga: Soal Manajer Kopdes Merah Putih Masih Nganggur, Ini Kata Istana
“Yang pertama rebranding koperasi, karena memang koperasi sudah banyak yang kurang paham lagi, terutama di kalangan generasi muda, milenial dan Gen Z,” ujar Ferry di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Selain rebranding, Kementerian Koperasi mendorong digitalisasi data serta perubahan fokus tata kelola koperasi agar lebih berorientasi pada pengembangan bisnis. Ferry menilai koperasi harus mampu berkembang sebagai badan usaha dengan model bisnis yang jelas.
Pemerintah juga mendorong koperasi masuk ke sektor usaha produktif. Contohnya, koperasi perkebunan sawit diarahkan memiliki fasilitas pengolahan CPO, sedangkan koperasi peternak sapi perah didorong mengembangkan industri pengolahan susu.