Polemik yang menyeret nama Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan pertanyaan soal sikap partai politik pendukung keduanya. Pengamat politik Ray Rangkuti melihat suara pembelaan lebih banyak datang dari kalangan relawan, sementara partai politik yang pernah berada di barisan pendukung dinilai tidak banyak terlihat.
Ray menyoroti pola tersebut dalam dua persoalan yang berkaitan dengan keluarga Jokowi. Salah satunya polemik mengenai dokumen pendidikan Jokowi, sementara yang terbaru menyangkut syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden yang kini masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Di kasus Pak Jokowi, dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi, yang muncul itu relawan. Di kasus Gibran, sejauh ini yang saya lihat juga muncul adalah relawan,” kata Ray dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/9/2026).
Baca Juga: Gibran Digugat ke MK, Palti Hutabarat: Waktunya Buktikan Dia Tidak Sekosong yang Dikatakan
Menurut Ray, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai posisi partai politik yang sebelumnya memberikan dukungan secara resmi kepada Jokowi maupun Gibran dalam kontestasi politik.
“Kok Pak Gibran itu kemana-mana, keluarga Pak Jokowi ini kemana-mana dibela oleh relawan? Pertanyaan saya, kemana partai politiknya?” ujarnya.
Ray menilai partai politik seharusnya memiliki alasan untuk memberikan penjelasan ketika figur yang pernah mereka dukung menghadapi persoalan politik maupun hukum.
“Sekarang kita lihat lagi (di kasus dokumen pendidikan Gibran), relawan lagi yang muncul. Mana Golkar? Tidak bersuara. Mana PAN? Tidak bersuara saat sejauh ini ya. Mana demokrat? Mungkin jauh lebih tidak bersuara,” sentil dia.
Baca Juga: Anies Batal, Duet Gibran dan KDM Disebut Lebih Jelas
Ray pun melihat situasi tersebut sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ia bahkan mengaitkannya dengan kondisi hubungan di lingkungan kekuasaan.
“Kok tiba-tiba partainya sembunyi gitu? Kenapa gitu? Termasuk kasus Pak Jokowi. Saya mencermati memang ada kekurang harmonisan di lingkungan istana ini,” tambah Ray.
Pernyataan Ray tersebut merupakan pandangannya terhadap dinamika politik dan sikap partai-partai yang ia sebut. Sementara perkara syarat pendidikan Gibran sendiri masih berjalan di MK dan belum menghasilkan putusan atas pokok persoalan yang diajukan para pemohon.