Wacana kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi bahan sindiran pegiat media sosial Chusnul Chotimah terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Chusnul mengaitkan rencana tersebut dengan optimisme PSI yang sebelumnya disebut memiliki peluang meningkatkan perolehan suara dengan dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Baru aja kemarin termul bilang, bersama Jokowi maka PSI akan menang pemilu kalahkan PDIP,” kata Chusnul melalui unggahannya di X, dikutip Senin (21/9/2026).
Menurut Chusnul, situasi tersebut berubah setelah muncul kesepakatan sejumlah partai politik koalisi pemerintah untuk mendorong ambang batas parlemen menjadi 5 persen.
“Sama 5% aja mereka ketakutan mau sok kalahkan PDIP,” ujarnya.
Di tengah sindiran tersebut, PSI justru menyatakan siap menghadapi perubahan aturan Pemilu. Juru Bicara PSI Dian Sandi Utama mengatakan partainya tidak mempersoalkan apabila ambang batas yang akhirnya disepakati lebih tinggi dari 5 persen.
“PSI adaptif dengan segala kemungkinan aturan yang akan berlaku, termasuk jika keinginan Nasdem yang 7 persen diakomodir atau lebih dari itu,” tegas Dian.
Dian mengatakan pembahasan mengenai ambang batas 5 persen bukan hal yang baru bagi PSI. Menurutnya, wacana tersebut sudah terdengar sejak beberapa waktu lalu.
“Desas-desus keinginan 5 persen ini sudah lama terdengar,” ujar Dian, Kamis (17/9/2026).
Ia juga menjelaskan alasan PSI sebelumnya mengusulkan ambang batas di bawah 4 persen. Menurut Dian, sikap tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi parlemen.
“PSI mengusulkan di bawah 4 persen bukan karena takut tidak lolos PT, tapi sayang aja suara rakyat banyak yang hangus,” imbuhnya.
Baca Juga: Ramai Desakan Buka Ijazah, PSI Sebut Jokowi Tak Perlu Penuhi Permintaan Itu
Sementara itu, dukungan terhadap angka 5 persen datang dari Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyatakan partainya menyepakati angka tersebut dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
Selain Gerindra, Golkar dan PKS juga telah menyatakan kesepahaman mengenai ambang batas parlemen sekitar 5 persen. Namun, pembahasan tersebut masih dapat berkembang karena NasDem sebelumnya mengusulkan angka 7 persen.
Dengan demikian, angka 5 persen saat ini masih berada dalam proses pembahasan revisi UU Pemilu. PSI menyatakan akan mengikuti aturan yang nantinya disepakati, sementara kritik terhadap dampak ambang batas tersebut terus muncul di ruang publik.