Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendapat anggaran Rp509 miliar untuk mengawal keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi masalah keamanan pangan dalam program tersebut.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pengawasan keamanan pangan memang menjadi salah satu tugas utama lembaganya. MBG menjadi perhatian khusus karena program tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah yang menyangkut penyediaan makanan dalam jumlah besar bagi masyarakat.
“Salah satu tusi Badan POM itu adalah tentu pengawalan keamanan pangan. Dan pengawalan keamanan pangan yang salah satunya menjadi program prioritas presiden adalah makan bergizi gratis,” kata Taruna usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dalam pelaksanaannya, BPOM tidak hanya akan melakukan pengawasan setelah makanan dibagikan kepada penerima manfaat. Pengawasan juga mencakup proses pengambilan sampel untuk mendeteksi potensi masalah keamanan pangan sejak awal.
Taruna menjelaskan sampel akan diambil terutama dari wilayah yang dinilai rawan terjadi keracunan makanan. Langkah tersebut diharapkan membuat BPOM dapat menemukan persoalan lebih cepat sebelum kasus berkembang menjadi kejadian yang lebih besar.
Pengawasan tersebut menjadi penting karena program MBG melibatkan makanan yang diproduksi dan didistribusikan dalam skala besar. BPOM sebelumnya juga menjelaskan bahwa kewenangannya dalam pengawasan MBG mencakup bahan baku, proses pengolahan, hingga edukasi kepada penyelenggara.
“Harapan kita tidak terjadi kejadian luar biasa, yaitu keracunan makanan bagi anak-anak kita,” ujar Taruna.
Menurut Taruna, pengawasan tidak hanya diarahkan untuk mencegah kejadian keracunan. Jika kasus tetap terjadi, BPOM akan melakukan penelusuran untuk mencari sumber masalah dan menyiapkan langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Yang kedua, kalau terjadi, kita bisa cepat menelusuri untuk terjadinya mitigasi supaya tidak terjadi lagi,” sebutnya.
Penguatan pengawasan tersebut dilakukan ketika persoalan keamanan pangan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan MBG. Beberapa temuan sebelumnya juga menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur penyimpanan dan penyajian makanan agar kualitas makanan tetap terjaga.
Taruna sebelumnya menjelaskan bahwa BPOM memiliki standar terkait batas waktu makanan siap saji berada pada suhu ruang. BPOM juga dapat merekomendasikan penindakan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mampu menjalankan standar operasional dengan baik.
Dalam rapat dengan Komisi IX, Taruna juga menjelaskan bahwa BPOM telah menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat pengawasan MBG. Penguatan tersebut diarahkan agar fungsi pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan bahan pangan, tetapi juga mencakup proses pengolahan, distribusi, penyajian, serta respons ketika terjadi kejadian luar biasa.
Kebutuhan pengawasan semakin besar seiring jumlah SPPG yang terus bertambah. Pada Agustus 2026, BPOM menyebut memiliki 6.431 pegawai, sementara kebutuhan idealnya sekitar 10.710 orang untuk menopang berbagai program prioritas, termasuk pengawasan lebih dari 32 ribu SPPG.
Karena itu, BPOM juga sebelumnya menargetkan penambahan unit pelaksana teknis untuk memperkuat jangkauan pengawasan di daerah. Lembaga tersebut menyebut keterbatasan jumlah unit dan sumber daya menjadi tantangan dalam mengawasi puluhan ribu dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah.
Baca Juga: 1.653 Sekolah Dicoret dari MBG, BGN Klaim Wali Murid Ikut Setuju
Pengawasan keamanan pangan MBG juga telah diperkuat melalui kerja sama antara BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN). Kedua lembaga menandatangani perjanjian kerja sama pada Mei 2026 untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Dengan anggaran Rp509 miliar tersebut, BPOM kini memiliki ruang untuk memperkuat pengawasan di lapangan, terutama pada titik yang memiliki risiko keamanan pangan lebih tinggi. Target akhirnya bukan hanya menemukan masalah setelah keracunan terjadi, tetapi memastikan makanan yang dikonsumsi penerima MBG tetap aman sejak bahan baku hingga sampai ke tangan penerima.
Bagi BPOM, pengawasan MBG juga menjadi bagian dari upaya memastikan program berskala besar tersebut berjalan dengan standar keamanan pangan yang memadai. Jika terjadi kejadian luar biasa, kemampuan menelusuri sumber masalah dan melakukan mitigasi dengan cepat akan menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan tersebut.