Pemerintah perlu memberikan kepastian lebih awal kepada perusahaan tambang terkait rencana produksi dan penugasan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pasokan energi, khususnya batu bara bagi pembangkit listrik pada 2027.
Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo mengatakan, kepastian tersebut perlu dimulai dari penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 yang tidak terlalu dekat dengan pergantian tahun. Menurutnya, RKAB 2027 idealnya sudah ditetapkan paling lambat pertengahan November 2026.
“RKAB 2027 seharusnya maksimal sudah terbit pada pertengahan November. Dengan begitu, perusahaan tambang bisa menyusun rencana produksi 2027 dengan baik, termasuk untuk menjaga kebutuhan dalam negeri,” ujar Antonius, Kamis (17/9).
Dia menjelaskan, kepastian produksi penting karena kebutuhan energi domestik, terutama untuk pembangkit listrik, berlangsung secara berkelanjutan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan sumber pasokan tersedia sebelum memasuki tahun berjalan.
Selain penerbitan RKAB, pemerintah dinilai perlu menetapkan penugasan kepada sumber tambang untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan kewajiban domestic market obligation (DMO) lainnya sejak jauh hari sebelum akhir tahun.
“Penugasan dari pemerintah kepada sumber tambang untuk memasok listrik dan kebutuhan DMO dalam negeri lainnya perlu ditetapkan jauh hari sebelum akhir tahun. Listrik menyala 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu tanpa libur,” katanya.
Menurut Antonius, pola penugasan juga perlu diarahkan menjadi penugasan jangka panjang, bukan hanya untuk satu tahun. Kepastian tersebut akan memberikan ruang bagi perusahaan tambang untuk menyusun rencana produksi sekaligus membantu pengguna energi mendapatkan kepastian pasokan.
“Penugasan sebaiknya bersifat jangka panjang, bukan tahunan. Dengan begitu, pemasok maupun pengguna bisa menyusun perencanaan dengan lebih baik,” ujarnya.
Di sisi lain, kepastian penugasan perlu dibarengi dengan mekanisme pengawasan dan kepatuhan yang jelas. Pemerintah perlu memastikan perusahaan yang memperoleh penugasan menjalankan kewajiban pasokan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Antonius menilai regulasi juga perlu mengatur sanksi secara tegas apabila pemasok tidak menjalankan penugasan. Kejelasan mengenai konsekuensi tersebut diperlukan agar penugasan pemerintah tidak berhenti pada target administratif, tetapi benar-benar mendukung ketersediaan pasokan untuk kebutuhan domestik.
“Harus ada kepastian mengenai kepatuhan pemasok terhadap penugasan, termasuk regulasi dan sanksinya. Kalau penugasan sudah diberikan tetapi tidak dipenuhi, harus jelas konsekuensinya,” katanya.
Dengan perencanaan produksi yang lebih awal, penugasan jangka panjang, serta mekanisme pengawasan dan kepatuhan yang jelas, pemerintah dinilai dapat memperkuat kepastian pasokan energi domestik. Langkah tersebut sekaligus dapat mengurangi risiko gangguan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik pada 2027.