Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan implementasi aturan perpajakan untuk perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce akan segera dijalankan setelah masa penundaan berakhir.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan pemerintah maupun pelaku usaha e-commerce pada dasarnya telah siap menjalankan ketentuan tersebut. Namun, implementasi aturan sebelumnya diputuskan untuk ditunda hingga 1 Oktober.
“Mereka kan udah siap sebenarnya. Tapi ada penundaan sampai 1 Oktober. Nanti insyaAllah kita akan segera aktivasi aturannya dan implementasinya. Mereka udah siap, kita juga udah siap,” ujar Bimo di Jakarta, dikutip Kamis (17/9/2026).
Bimo menjelaskan, penundaan tersebut menjadi salah satu alasan implementasi aturan belum dilakukan sesuai jadwal sebelumnya. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan waktu tambahan bagi seluruh pihak dalam memastikan kesiapan pelaksanaan aturan.
“Bottleneck-nya ya karena Pak Menteri Purbaya keputusannya untuk sementara menunda supaya kesiapannya,” kata Bimo.
Sebelumnya, Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah masih ingin menjaga momentum pemulihan konsumsi masyarakat sebelum kembali menerapkan mekanisme pemungutan pajak melalui platform perdagangan digital.
Baca Juga: Muncul Pejabat ‘Ajaib’ di Era Purbaya, Dirjen Pajak Minta Perombakan Dibatalkan
Baca Juga: E-Commerce Indonesia Bidik GMV US$140 Miliar pada 2030
“Kita ingin tumbuh lebih cepat lagi. Kalau sudah indikasi membaik betulan, kita akan terapkan lagi, mungkin beberapa bulan kita tunda,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah tidak hanya menjadikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebagai acuan dalam menentukan kebijakan. Sejumlah indikator lain, seperti tingkat kepercayaan konsumen dan penjualan ritel, turut menjadi pertimbangan.
“Bukan angka PDB saja. Kita lihat variabel-variabel lain seperti consumer confidence, pembelian retail seperti apa, itu kita lihat nanti,” ujarnya.