Presiden Prabowo Subianto menyinggung kemungkinan adanya kelompok dari luar yang berusaha menggoyang Indonesia ketika membahas penilaian lembaga rating terhadap perekonomian nasional. Ia bahkan mengaitkan situasi tersebut dengan strategi *divide et impera* atau politik adu domba.
“Jadi ini ada kelompok-kelompok di luar yang ya, biasa lah. Goyang-goyang, dan ini sudah lama, udah ribuan tahun, namanya itu adalah Devide et Impera. Adu domba pecah bela. Adu domba pecah belah,” kata Prabowo dalam acara Presiden Prabowo Menjawab, ditulis Kamis (17/9/2026).
Prabowo menyampaikan pandangan tersebut saat menanggapi hasil penilaian lembaga rating terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak seharusnya begitu saja mengikuti penilaian dari pihak asing dalam menentukan arah kebijakan ekonominya.
“Masak kita mau diatur rating oleh beberapa manusia? Iya kan? India juga menolak, bener nggak? Kita ini punya kedaulatan. Masak orang dari jauh, dia nggak tahu apa-apa, dia kasih rating?” ujar Prabowo.
Prabowo menilai keberadaan lembaga rating tidak otomatis membuat seluruh penilaiannya benar. Ia mempertanyakan apakah penilaian yang datang dari orang asing yang berada jauh dari Indonesia harus selalu dianggap sebagai gambaran yang paling tepat mengenai kondisi ekonomi nasional.
“Dan ini kan manusia. Apakah kalau manusia ini namanya orang asing, tinggalnya di luar, apakah dia selalu benar? Kan nggak,” sebutnya.
Menurut Prabowo, perbedaan penilaian terhadap perekonomian Indonesia terlihat dalam respons sejumlah lembaga terhadap pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia mengatakan tidak semua lembaga memberikan pandangan yang sama mengenai badan tersebut.
Prabowo kemudian menunjuk S&P atau Standard & Poor’s sebagai salah satu lembaga yang menurutnya memberikan penilaian positif. Ia menyebut lembaga tersebut memberikan *outlook* yang stabil terhadap Indonesia.
“Banyak yang bilang DSI itu benar. S&P bilang. Ini S&P. Standard & Poor’s, tapi ini S&P aja yang mengakui kita. Outlook stable,” kata Prabowo.
Perbedaan tersebut menjadi alasan Prabowo mempertanyakan hasil penilaian yang dianggap negatif terhadap Indonesia. Baginya, adanya perbedaan pandangan menunjukkan bahwa rating tetap merupakan hasil penilaian manusia dan bukan ukuran mutlak yang tidak dapat diperdebatkan.
Prabowo juga membawa India dalam pembahasannya. Ia menyebut negara tersebut sebagai contoh bahwa sebuah negara besar dapat mengambil sikap berbeda terhadap penilaian lembaga rating dunia.
Menurut Prabowo, persoalan tersebut berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara dalam menentukan arah ekonominya. Ia tidak ingin Indonesia berada dalam posisi seolah-olah harus mengikuti begitu saja penilaian yang diberikan dari luar negeri.
Baca Juga: PDIP Bersedia Usung Kadernya Jadi Cawapres Prabowo, Asal…
Pandangan itu sekaligus menunjukkan sikap Prabowo yang lebih kritis terhadap posisi lembaga rating dalam membaca kondisi ekonomi Indonesia. Ia menilai penilaian eksternal tetap perlu dilihat secara kritis dan dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di dalam negeri.
Dalam konteks DSI, Prabowo menilai adanya lembaga yang memberikan pandangan positif menjadi pembanding terhadap kritik atau penilaian negatif yang sebelumnya muncul. Karena itu, ia tidak ingin satu hasil rating langsung dianggap sebagai gambaran tunggal mengenai kondisi ekonomi Indonesia.
Prabowo kemudian mengingatkan bahwa perbedaan penilaian tersebut tidak boleh membuat masyarakat begitu saja terpengaruh. Ia melihat adanya kemungkinan kepentingan kelompok tertentu dari luar yang dapat memanfaatkan persepsi ekonomi untuk menggoyang situasi di dalam negeri.
Dengan membawa istilah *divide et impera*, Prabowo menempatkan persoalan rating ekonomi dalam konteks yang lebih luas, yakni kewaspadaan terhadap pengaruh eksternal. Di sisi lain, penilaian terhadap kondisi ekonomi Indonesia tetap menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan pemerintah dan pelaku pasar.