Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh pejabat negara bahwa jabatan bukan sekadar posisi yang harus dipertahankan. Menurutnya, kepala daerah maupun pejabat pemerintahan harus siap menjalankan amanah rakyat dan tidak ragu mundur jika merasa tidak sanggup menjalankan tugas.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peresmian LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai, Rabu (16/9/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya maupun para kepala daerah merupakan petugas yang mendapat mandat dari rakyat.
“Presiden itu petugas rakyat, gubernur itu petugas rakyat, bupati itu petugas rakyat, wali kota itu petugas rakyat. Semuanya untuk rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Karena itu, Prabowo meminta para pejabat tidak menjadikan jabatan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Ia menyebut sikap kesatria diperlukan ketika seorang pejabat merasa tidak lagi mampu menjalankan tanggung jawab yang diberikan masyarakat.
“Kalau tidak kuat, kalau tidak sanggup, ya dengan ksatria, minggir,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan utama Prabowo dalam menyinggung tanggung jawab pejabat publik. Ia menempatkan kemampuan menjalankan amanah rakyat sebagai ukuran penting dalam menjalankan jabatan pemerintahan.
Prabowo juga menyinggung kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan mandat tersebut. Menurutnya, perbedaan latar belakang politik tidak seharusnya menjadi penghalang ketika pemerintah harus menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Hal itu kemudian dikaitkan Prabowo dengan kerja samanya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Prabowo dan Pramono diketahui berasal dari partai berbeda, tetapi keduanya tetap bekerja sama dalam pembangunan transportasi Jakarta.
“Walaupun saya bukan dari partai beliau, beliau bukan dari partai saya. Tapi saya harus akui, beliau gubernur yang hebat,” kata Prabowo.
Pujian tersebut disampaikan Prabowo di hadapan Pramono saat peresmian LRT Jakarta. Prabowo menjadikan kerja sama pemerintah pusat dan Pemprov DKI sebagai contoh bahwa perbedaan partai tidak harus menghambat pelaksanaan program yang ditujukan kepada masyarakat.
Baca Juga: Isu Internal Kemenkeu Mencuat Usai Purbaya Dicopot, Bahlil Ingatkan Hak Prerogatif Prabowo
Prabowo dan Pramono sendiri memiliki latar belakang politik yang berbeda. Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, sementara Pramono merupakan kader PDI Perjuangan yang terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024.
Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa setelah mendapatkan mandat dari rakyat, orientasi kerja pejabat seharusnya tidak lagi berhenti pada kepentingan kelompok politik. Pemerintah pusat dan daerah dituntut tetap berkoordinasi untuk memastikan program pembangunan berjalan.
Dalam konteks peresmian LRT Jakarta Fase 1B, kerja sama tersebut terlihat dari proyek transportasi yang menghubungkan kawasan Velodrome hingga Manggarai. Infrastruktur itu menjadi bagian dari pengembangan transportasi publik Jakarta dan upaya memperluas konektivitas antarkawasan.
Pesan Prabowo soal pejabat yang harus siap “minggir” jika tidak sanggup menjalankan amanah juga menunjukkan standar yang ia tekankan kepada jajaran pemerintahan. Bagi Prabowo, jabatan publik pada akhirnya merupakan mandat masyarakat sehingga kemampuan menjalankan tanggung jawab menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban seorang pejabat.